Parsel (Masalah) Lebaran Untuk Jakarta

Pasca hajatan besar bernama “mudik lebaran”, Kota Jakarta kembali menggeliat. Sejak senin kemarin (05 September 2011) masyarakat mulai kembali beraktifitas pasca libur cuti bersama hari raya idul fitri berakhir. Banyak cerita terjadi selama mudik tahun ini berlangsung. Mulai dari masih masalah minimnya sarana transportasi publik  yang memadai, aman, dan nyaman; Atensi yang semakin tinggi dari masyarakat Jakarta untuk mudik juga membawa permasalahan pelik. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor yang digunakan sebagai sarana mudik. Akibatnya, moda transportasi kereta api menurun penggunaannya dibanding tahun lalu. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh para supir bus Antar Kota Antar Propinsi yang merasakan adanya penurunan penumpang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peralihan moda transportasi ini penulis melihat sebagai buntut dari gagalnya pemerintah dalam menciptakan transportasi massal yang memadai. Akibatnya, kenyamanan dan keamanan dibenak sebagian besar pemudik tercipta ketika mereka menggunakan kendaraan pribadi. Selain jauh dari desak-desakan dan antri untuk mendapatkan tiket mudik, pulang kampong dengan menggunakan kendaraan pribadi juga menjadi simbol keberhasilan seorang perantau ketika pulang ke kampung halaman.

Pemakain kendaraan pribadi yang semakin meningkat memberikan konsekuensi karena banyaknya tingkat kecelakaan dan korban tewas selama mudik lebaran tahun 2011. Di sisi yang lain, selain karena faktor human error, prasarana seperti jalan dan minimnya marga jalan ikut menyumbang potensi kecelakaan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri semakin banyaknya kuantitas volume kendaraan pribadi membuat beban jalan tidak mampu lagi menampung para pemudik. Kemacetan pun tidak dapat teralakkan. Apalagi, ditambah dengan masih banyaknya jalan tol maupun perbaikan jalan yang belum rampung oleh dinas terkait semakin menambah masalah di jalan.

PNS Bolos Kerja Rame-Rame

Cerita yang tidak kalah heboh dalam hajatan mudik adalah masalah yang timbul pasca mudik. Proses urbanisasi tidak dapat dibendung karena para pemudik biasanya mengajak sanak saudara untuk mengadu nasib di Jakarta. Walaupun penurunan tren urbanisasi terus menurun ketika mudik berlangsung, masalah Yustisia ini menjadi agenda tahunan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mensterilkan wilayahnya dari para penduduk illegal. Inilah bentuk resistensi hajatan mudik sepanjang tahun. Kemilau dan keberhasilan para pemudik di kampong halaman telah menarik perhatian penduduk desa untuk mengadu nasib di Ibukota. Iming-iming hidup lebih baik daripada di kampong menjadi alasan klasik dari kaum urban ini. Di samping itu, kemiskinan yang akut di daerah juga menjadi penyebab larinya para penduduk kampung ke kota-kota besar dalam mendapatkan “kue kemakmuran” dari yang namanya pertumbuhan ekonomi.

Yang tidak kalah heboh, sepanjang tahun, pasca lebaran juga dihisasi dengan adanya virus sakit bersama bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil di Ibu Kota. Media cetak dan elektronik pada hari senin tanggal 05 September 2011 banyak menurunkan headlines para PNS yang bolos kerja. Bahkan, ada adegan inspeksi mendadak oleh para gubernur, bupati, dan kepala dinas. Dari sekian banyak pemberitaan, penulis tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Walikota Surabaya dan Bupati Tasikmalaya. Ibu Walikota Kota Surabaya mendadak melakukan inspeksi mendadak disalah satu kelurahan. Karena Walikota tidak mendapati Sang Lurah tidak ada ditempat, dengan marah dia menyuruh pegawai kelurahan mencari sang lurah sampai ketemu. Setelah sampai di kantor, sang lurah dimarahi dan dinasihati oleh Ibu Walikota karena perbuatannya. Para jurnalis, pegawai kelurahan, dan masyarakat asyik menikmati hiburan gratis dari pembicaraan atasan dan bawahan ini. Selain menanggung malu, muka sang lurah tentu saja pucat padam mendengar “omelan” Ibu Walikota.

Yang lebih heboh dilakukan oleh Bupati Tasikmalaya. Ketika mendapati banyak Absensi yang ada tanda tangannnya tapi orangnya tidak ada, Sang Bupati lantas menyuruh para PNS yang masuk untuk memanggil PNS yang mangkir. Tanpa ampun, bupati juga merobek absensi yang dia periksa di depan para bawahannya. Tidak itu saja, PNS yang mangkir dan bolos kerja juga disuruh berjemur di lapangan dan melakukan push up saat terik matahari. Adegan ini tentu saja cukup mengocok perut bagi masyarakat yang menontonnya sekaligus shock terapy bagi para PNS yang mangkir dalam bekerja.   

Di Jakarta, PNS yang mangkit pun tidak sedikit. Dari berbagai Kementerian yanga ada, hampir semuanya didapati ada PNS yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas. Setali tiga uang dengan sebagian PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, PNS yang mangkir kerja juga banyak ditemukan ketika inspeksi mendadak dilakukan.

Jika demikian adanya, apakah ini artinya moratorium PNS sudah tepat dilakukan untuk mengatasi permasalahan buruknya para aparatur kita? Atau adanya moratorium PNS justru menghambat proses kaderisasi SDM dengan semangat baru untuk menggantikan SDM yang sudah usang, tua, tidak ada gairah kerja, dan cenderung apatis? Entahlah! Moratorium adalah dua mata uang yang saling memberi konsekuensi baik dan buruk.

Yang jelas, parsel (masalah) lebaran ini tidak hanya hadir tahun ini saja. Jauh hari sebelumnya, parsel lebaran ini sudah diterima oleh masyarakat Jakarta. Inilah potret Jakarta. Semuanya tampak indah ketika dari jauh dilihat, tapi busuk ketika kita mendekat. Dan sudah selayaknya semua pihak, termasuk kita sebagai masyarakat Jakarta membuang jauh-jauh parsel (masalah) lebaran sebagai suguhan di hari yang fitri. Semoga!