Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam (ULIL ABSHAR ABDALLA)

"SAYA meletakkan Islam pertama-tama sebagai sebuah “organisme” yang hidup; sebuah agama yang berkembang sesuai dengan denyut nadi perkembangan manusia. Islam bukan sebuah monument mati yang dipahat pada abad ke-7 Masehi, lalu dianggap sebagai “patung” indah yang tak boleh disentuh tangan sejarah"

Saya melihat, kecenderungan untuk “me-monumen-kan” Islam amat menonjol saat ini. Sudah saatnya suara lantang dikemukakan untuk manandingi kecenderungan ini.

Saya mengemukakan sejumlah pokok pikiran di bawah ini sebagai usaha sederhana menyegarkan kembali pemikiran Islam yang saya pandang cenderung membeku, menjadi “paket” yang sulit didebat dan dipersoalkan: paket Tuhan yang disuguhkan kepada kita semua dengan pesan sederhana, take it or leave it! Islam yang disuguhkan dengan cara demikian, amat berbahaya bagi kemajuan Islam itu sendiri.

Jalan satu-satunya menuju kemajuan Islam adalah dengan mempersoalkan cara kita menafsirkan agama ini. Untuk menuju ke arah itu, kita memerlukan beberapa hal.

Pertama, penafsiran Islam yang non-literal, substansial, kontekstual, dan sesuai dengan denyut nadi peradaban manusia yang sedang dan terus berubah.

Kedua, penafsiran Islam yang dapat memisahkan mana unsure-unsur di dalamnya yang merupakan kreasi budaya setempat, dan mana yang merupakan nilai fundamental. Kita harus bisa membedakan mana ajaran dalam Islam yang merupakan pengaruh kultur Arab dan mana yang tidak.

Islam itu kontekstual, dalam pengertian, nilai-nilainya yang universal harus diterjemahkan dalam konteks tertentu, misalnya konteks Arab, Melayu, Asia Tengah, dan seterusnya. Tetapi, bentuk-bentuk Islam yang kontekstual itu hanya ekspresi budaya dan kita tidak diwajibkan mengikutinya.

Aspek-aspek Islam yang merupakan cerminan kebudayaan Arab, misalnya, tidak usah diikuti. Contoh, soal jilbab, potong tangan, qishash, rajam, jenggot, jubah, tidak wajib diikuti, karena itu hanya ekspresi lokal particular Islam di Arab.

Yang harus diikuti adalah nilai-nilai universal yang melandasi praktik-praktik itu. Jilbab intinya adalah mengenakan pakaian yang memenuhi standar kepantasan umum (public decency). Kepantasan umum tentu sifatnya fleksibel dan berkembang sesuai perkembangan kebudayaan manusia. Begitu seterusnya.

Ketiga, Umat Islam hendaknya tidak memandang dirinya sebagai “masyarakat” atau “umat” yang terpisah dari golongan yang lain. Umat manusia adalah keluarga universal yang dipersatukan oleh kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan adalah nilai yang sejalan, bukan berlawanan dengan Islam.

Larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam, sudah tidak relevan lagi. Quran sendiri tidak pernah dengan tegas melarang itu, karena Quran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat perbedaan agama. Segala produk hokum Islam klasik yang membedakan antara kedudukan orang Islam dan non-Islam harus diamandemen berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan ini.

Keempat, kita membutuhkan struktur sosial yang dengan jelas memisahkan mana kekuasaan politik dan mana kekuasaan agama. Agama adalah urusan pribadi; sementara pengaturan kehidupan public adalah sepenuhnya hasil kesepakatan masyarakat melalui prosedur demokrasi. Nilai-nilai universal agama tentu diharapkan ikut membentuk nilai-nilai publik, tetapi doktrin dan praktik peribadatan agama yang sifatnya particular adalah urusan masing-masing agama.

Menurut saya, tidak ada yang disebut “hukum Tuhan” dalam pengertian seperti dipahami kebanyakan orang Islam. Misalnya, hokum Tuhan tentang pencurian, jual beli, pernikahan, pemerintahan, dan sebagainya. Yang ada adalah prinsip-prinsip umum yang universal yang dalam tradisi pengkajian hukum Islam klasik disebut sebagai maqashidusy syari’ah atau tujuan umum syariat Islam.

Nilai-nilai itu adalah perlindungan atas kebebasan beragama, akal, kepemilikan, keluarga / keturunan, dan kehormatan (honor). Bagaimana nilai-nilai itu diterjemahkan dalam konteks sejarah dan sosial tertentu, itu adalah urusan manusia Muslim sendiri.

***

BAGAIMANA meletakkan kedudukan Rasul Muhammad SAW dalam konteks pemikiran semacam ini? Menurut saya, Rasul Muhammad SAW adalah tokoh histories yang harus dikaji dengan kritis, (sehingga tidak hanya menjadi mitos yang dikagumi saja, tanpa memandang aspek-aspek beliau sebagai manusia yang juga banyak kekurangannya), sekaligus panutan yang harus diikuti (qudwah hasanah).

Bagaimana mengikuti Rasul? Di sini, saya mempunyai perbedaan dengan pandangan dominan. Dalam usaha menerjemahkan Islam dalam konteks sosial-politik di Madinah, Rasul tentu menghadapi banyak keterbatasan. Rasul memang berhasil menerjemahkan cita-cita sosial dan spiritual Islam di Madinah, tetapi Islam sebagaimana diwujudkan di sana adalah Islam historis, partikular, dan kontekstual.

Kita tidak diwajibkan mengikuti Rasul secara harfiah, sebab apa yang dilakukan olehnya di Madinah adalah upaya menegosiasikan antara nilai-nilai universal Islam dengan situasi sosial di sana dengan seluruh kendala yang ada. Islam di Madinah adalah hasil suatu trade-off antara “yang universal” dengan “yang partikular”.

Umat Islam harus ber-ijtihad mencari formula baru dalam menerjemahkan nilai-nilai itu dalam konteks kehidupan mereka sendiri. “Islam”-nya Rasul di Madinah adalah salah satu kemungkinan menerjemahkan Islam yang universal di muka Bumi; ada kemungkinan lain untuk menerjemahkan Islam dengan cara lain, dalam konteks yang lain pula. Islam di Madinah adalah one among others, salah satu jenis Islam yang hadir di muka Bumi.

Oleh karena itu, umat Islam tidak sebaiknya mandek dengan melihat contoh di Madinah saja, sebab kehidupan manusia terus bergerak menuju perbaikan dan penyempurnaan. Bagi saya, wahyu tidak berhenti pada zaman Nabi; wahyu terus bekerja dan turun kepada manusia. Wahyu verbal memang telah selesai dalam Quran, tetapi wahyu nonverbal dalam bentuk ijtihad akal manusia terus berlangsung.

Temuan-temuan besar dalam sejarah manusia sebagai bagian dari usaha menuju perbaikan mutu kehidupan adalah wahyu Tuhan pula, karena temuan-temuan itu dilahirkan oleh akal manusia yang merupakan anugrah Tuhan. Karena itu, seluruh karya cipta manusia, tidak peduli agamanya, adalah milik orang Islam juga; tidak ada gunanya orang Islam membuat tembok ketat antara peradaban Islam dan peradaban Barat: yang satu dianggap unggul, yang lain dianggap rendah. Sebab, setiap peradaban adalah hasil karya manusia, dan karena itu milik semua bangsa, termasuk milik orang Islam.

Umat Islam harus mengembangkan suatu pemahaman bahwa suatu penafsiran Islam oleh golongan tertentu bukanlah paling benar dan mutlak, karena itu harus ada kesediaan untuk menerima dari semua sumber kebenaran, termasuk yang datangnya dari luar Islam. Setiap golongan hendaknya menghargai hak golongan lain untuk menafsirkan Islam berdasarkan sudut pandangnya sendiri, yang harus di-“lawan” adalah setiap usaha untuk memutlakkan pandangan keagamaan tertentu.

Saya berpandangan lebih jauh lagi, setiap nilai kebaikan, di mana pun tempatnya, sejatinya adalah nilai Islam juga. Islam — seperti pernah dikemukakan Cak Nur dan sejumlah pemikir lain — adalah “nilai generis” yang bisa ada di Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Taoisme, agama dan kepercayaan lokal, dan sebagainya. Bisa jadi, kebenaran “Islam” bisa ada dalam filsafat Marxisme.

Saya tidak lagi memandang bentuk, tetapi isi. Keyakinan dan praktik ke-Islam-an yang dianut oleh orang-orang yang menamakan diri sebagai umat Islam hanyalah “baju” dan forma; bukan itu yang penting. Yang pokok adalah nilai yang tersembunyi di baliknya.

Amat konyol umat manusia bertikai karena perbedaan “baju” yang dipakai, sementara mereka lupa, inti “memakai baju” adalah menjaga martabat manusia sebagai makhluk berbudaya. Semua agama adalah baju, sarana, wasilah, alat untuk menuju tujuan pokok: penyerahan diri kepada Yang Maha Benar.

Ada periode di mana umat beragama menganggap, “baju” bersifat mutlak dan segalanya, lalu pertengkaran muncul karena perbedaan baju itu. Tetapi, pertengkaran semacam itu tiak layak lagi untuk dilanggengkan kini.

***

MUSUH semua agama adalah “ketidakadilan”. Nilai yang diutamakan Islam adalah keadilan. Misi Islam yang saya anggap paling penting sekarang adalah bagaimana menegakkan keadilan di muka Bumi, terutama di bidang politik dan ekonomi (tentu juga di bidang budaya), bukan menegakkan jilbab, mengurung kembali perempuan, memelihara jenggot, memendekkan ujung celana, dan tetek bengek masalah yang menurut saya amat bersifat furu’iyyah. Keadilan itu tidak bisa hanya dikhotbahkan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk system dan aturan main, undang-undang, dan sebagainya, dan diwujudkan dalam perbuatan.

Upaya menegakkan syariat Islam, bagi saya, adalah wujud ketidakberdayaan umat Islam dalam menghadapi masalah yang mengimpit mereka dan menyelesaikannya dengan cara rasional. Umat Islam menganggap, semua masalah akan selesai dengan sendirinya manakala syariat Islam, dalam penafsirannya yang kolot dan dogmatis, diterapkan di muka Bumi.

Masalah kemanusiaan tidak bisa diselesaikan dengan semata-mata merujuk kepada “hokum Tuhan” (sekali lagi: saya tidak percaya adanya “hukum Tuhan”; kami hanya percaya pada nilai-nilai ketuhanan yang universal), tetapi harus merujuk pada hukum-hukum atau sunnah yang telah diletakkan Allah sendiri dalam setiap bidang masalah. Bidang politik mengenal hukumnya sendiri, bidang ekonomi mengenal hukumnya sendiri, bidang sosial mengenal hukumnya sendiri, dan seterusnya.

Kata Nabi, konon, man aradad dunya fa’alihi bil ‘ilmi, wa man aradad akhirata fa’alihi bil ‘ilmi; barang siapa hendak mengatasi masalah keduniaan, hendaknya memakai ilmu, begitu juga yang hendak mencapai kebahagiaan di dunia “nanti”, juga harus pakai ilmu. Setiap bidang ada aturan, dan tidak bisa semena-mena merujuk kepada hukum Tuhan sebelum mengkajinya lebih dulu. Setiap ilmu pada masing-masing bidang juga terus berkembang, sesuai perkembangan tingkat kedewasaan manusia. Sunnah Tuhan, dengan demikian, juga ikut berkembang.

Sudah tentu hukum-hukum yang mengatur masing-masing bidang kehidupan itu harus tunduk kepada nilai primer, yaitu keadilan. Karena itu, syariat Islam, hanya merupakan sehimpunan nilai-nilai pokok yang sifatnya abstrak dan universal; bagaimana nilai-nilai itu menjadi nyata dan dapat memenuhi kebutuhan untuk menangani suatu masalah dalam periode tertentu, sepenuhnya diserahkan kepada ijtihad manusia itu sendiri.

Pandangan bahwa syariat adalah suatu “paket lengkap” yang sudah jadi, suatu resep dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah di segala zaman, adalah wujud ketidaktahuan dan ketidakmampuan memahami sunnah Tuhan itu sendiri. Mengajukan syariat Islam sebagai solusi atas semua masalah adalah sebentuk kemalasan berpikir, atau lebih parah lagi, merupakan cara untuk lari dari masalah; sebentuk eskapisme dengan memakai alasan hukum Tuhan.

Eskapisme inilah yang menjadi sumber kemunduran umat Islam di mana-mana. Saya tidak bisa menerima “kemalasan” semacam ini, apalagi kalau ditutup-tutupi dengan alasan, itu semua demi menegakkan hukum Tuhan. Jangan dilupakan: tak ada hukum Tuhan, yang ada adalah sunnah Tuhan serta nilai-nilai universal yang dimiliki semua umat manusia.

Musuh Islam paling berbahaya sekarang ini adalah dogmatisme, sejenis keyakinan yang tertutup bahwal suatu doktrin tertentu merupakan obat mujarab atas semua masalah, dan mengabaikan bahwa kehidupan manusia terus berkembang, dan perkembangan peradaban manusia dari dulu hingga sekarang adalah hasil usaha bersama, akumulasi pencapaian yang disangga semua bangsa.

Setiap doktrin yang hendak membangun tembok antara “kami” dengan “mereka”, antara hizbul Lah (golongan Allah) dan hizbusy syaithan (golongan setan) dengan penafsiran yang sempit atas dua kata itu, antara “Barat” dan “Islam”; doktrin demikian adalah penyakit sosial yang akan menghancurkan nilai dasar Islam itu sendiri, nilai tentang kesederajatan umat manusia, nilai tentang manusia sebagai warga dunia yang satu.

Pemisah antara “kami” dan “mereka” sebagai akar pokok dogmatisme, mengingkari kenyataan bahwa kebenaran bisa dipelajari di mana-mana, dalam lingkungan yang disebut “kami” itu, tetapi juga bisa di lingkungan “mereka”. Saya berpandangan, ilmu Tuhan lebih besar dan lebih luas dari yang semata-mata tertera di antara lembaran-lembaran Quran.

Ilmu Tuhan adalah penjumlahan dari seluruh kebenaran yang tertera dalam setiap lembaran “Kitab Suci” atau “Kitab-Tak-Suci”, lembaran-lembaran pengetahuan yang dihasilkan akal manusia, serta kebenaran yang belum sempat terkatakan, apalagi tertera dalam suatu kitab apa pun. Kebenaran Tuhan, dengan demikian, lebih besar dari Islam itu sendiri sebagai agama yang dipeluk oleh entitas sosial yang bernama umat Islam. Kebenaran Tuhan lebih besar dari Quran, Hadis dan seluruh korpus kitab tafsir yang dihasilkan umat Islam sepanjang sejarah.

Oleh karena itu, Islam sebetulnya lebih tepat disebut sebagai sebuah “proses” yang tak pernah selesai, ketimbang sebuah “lembaga agama” yang sudah mati, baku, beku, jumud, dan mengungkung kebebasan. Ayat Innaddina ‘indal Lahil Islam (QS 3 : 19), lebih tepat diterjemahkan sebagai , “Sesungguhnya jalan religiusitas yang benar adalah proses yang-tak-pernah selesai menuju ketundukan (kepada Yang Maha Benar).”

Dengan tanpa rasa sungkan dan kikuk, saya mengatakan, semua agama adalah tepat berada pada jalan seperti itu, jalan panjang menuju Yang Mahabenar. Semua agama, dengan demikian, adalah benar, dengan variasi, tingkat dan kadar kedalaman yang berbeda-beda dalam menghayati jalan religiusitas itu. Semua agama ada dalam satu keluarga besar yang sama: yaitu keluarga pencinta jalan menuju kebenaran yang tak pernah ada ujungnya.

Maka, fastabiqul khairat, kata Quran (QS 2 : 148); berlomba-lombalah dalam menghayati jalan religiusitas itu.

Syarat dasar memahami Islam yang tepat adalah dengan tetap mengingat, apa pun penafsiran yang kita bubuhkan atas agama itu, patokan utama yang harus menjadi batu uji adalah maslahat manusia itu sendiri.

Agama adalah suatu kebaikan buat umat manusia; dan karena manusia adalah organisme yang terus berkembang, baik secara kuantitatif dan kualitatif, maka agama juga harus bisa mengembangkan diri sesuai kebutuhan manusia itu sendiri. Yang ada adalah hokum manusia, bukan hukum Tuhan, karena manusi stake holder yang berkepentingan dalam semua perbincangan soal agama ini.

Jika Islam hendak diseret kepada suatu penafsiran yang justru berlawanan dengan maslahat manusia itu sendiri, atau malah menindas kemanusiaan itu, maka Islam yang semacam ini adalah agama fosil yang tak lagi berguna buat umat manusia.

Mari kita cari Islam yang lebih segar, lebih cerah, lebih memenuhi maslahat manusia. Mari kita tinggalkan Islam yang beku, yang menjadi sarang dogmatisme yang menindas maslahat manusia itu sendiri.

Keterangan: 

Tulisan ini dimuat di Harian Kompas, 18 September 2002

Menuju Demarkasi Kongsi Koalisi Pak Beye

Kasak kusuk perpolitikan Indonesia dua minggu terakhir ini kembali menghangat. Diawali dari kisruh voting hak angket DPR untuk membongkar praktik mafia pajak di DPR, masalah ini kemudian menjalar sampai ke ranah eksekutif. Pak SBY sebagai  presiden sekaligus pembina Partai Demokrat yang nota bene adalah partai penyokong utama Pak SBY di DPR dan Kabinet, marah bukan kepalang karena perilaku mitra partai koalisinya yang tidak sepaham dalam menyikapi permintaan hak angket di legislatif. Singkat  cerita, sikap fraksi-fraksi mitra koalisi di DPR terbelah ketika voting dilakukan. Adalah Partai Golkar dan PKS yang membelot dari koalisi karena secara terang benderang mereka mendukung hak angket mafia pajak yang sebelumnya dikomandoi oleh partai oposisi. Pecah kongsi koalisi pun terjadi!

Gertak Sambal Pak Beye

Publik cukup terhenyak melihat kemarahan Pak SBY saat menegur partai mitra koalisi yang membelot dan tidak sejalan lagi dengan kebijakan untuk menolak hak angket mafia pajak. Partai Golkar dan PKS dipandang oleh Pak SBY sebagai pengkhianat dan tidak loyal lagi dengan garis kebijakan koalisi. Lebih lanjut, dua partai ini juga menyalahi dan melanggar code of conduct koalisi yang dibuat saat pembentukan KIB II dilakukan Pak SBY. Respon yang diberikan oleh Golkar dan PKS pun tidak kalah gertak. Mereka memandang apa yang mereka putuskan tidak bertentangan dengan aturan main koalisi. Atas nama rakyat, mereka melihat hak angket mafia pajak dapat menjadi salah satu instrument penting untuk membenahi dan membongkar karut marut pengelolaan perpajakan kita. Selain itu, suara akar rumput Golkar dan PKS dipelbagai daerah juga menyatakan untuk mendukung hak angket.  Di sisi yang lain, ketulusan Golkar dan PKS untuk membawa aspiriasi rakyat ditanggapi dengan argumen kontra oleh Demokrat. Menurut mereka, dibentuknya Panja DPR yang didalamya juga terdapat perwakilan fraksi Golkar dan PKS dirasakan sudah cukup untuk merepresentaskan sikap mereka dalam memperbaiki issue yang diangkat dalam voting hak angket mafia pajak. Lebih lanjut menurut kubu Demokrat berkilah, Panitia Kerja (Panja) DPR yang sudah bekerja akan menjadi sia-sia jika nantinya hak angket juga dilakukan. Selain mengebiri hasil kerja Panja DPR, dari sisi waktu, tenaga, dan biaya juga akan terkuras dan dinilai tidak efisien.

Apapun itu, murka Pak SBY kepada Golkar dan PKS bukan sekedar ancaman kosong. Langkah Demokrat yang merapatkan barisan kepada PDIP dan Gerindra (yang selama ini dikenal sebagai oposisi) menjadi langkah kongkrit untuk mensukseskan bongkar pasang kongsi koalisi. Keluarnya Golkar dan PKS dalam hitung-hitungan matematis harus diisi oleh masuknya pengganti mitra koalisi yang sepadan dari sisi hak suara dan strategis calon mitra partai. Gerindra telah menyatakan siap menggantikan PKS. Hal ini terlihat dari membelotnya sikap Gerindra kepada Demokrat ketika voting hak angket dilakukan. Langkah Gerindra ini kemudian menjadi kunci gagalnya hak angket di DPR karena hasil voting memenangkan Koalisi dengan selisih hanya dua suara. Sedangkan dari PDIP, terbelahnya suara menerima atau menolak pinangan Demokrat juga masih tanda tanya. Bertemunya Puan Maharani  (anak kandung Megawati Soekarni Putri, sekaligus ketua umum PDIP) dengan Pak SBY yang ditengarai akan menjadi kunci bergabung tidaknya PDIP kepada pemerintah juga masih simpang siur hasilnya. Apalagi, hasil kongres PDIP jelas mengamanatkan partai moncong  putih ini menjadi oposisi. Ini soal harga diri. Sebagian besar kader PDIP menganggap akan lebih banyak ruginya jika PDIP bergabung dengan Pemerintah Pak SBY.  

Pun demikian, manuver partai-partai  politik belakangan ini menjadi tontonan dan guyonan yang menyegarkan (semu) bagi semua yang melihat. Menjadi segar karena keributan ini sejatinya tidak akan mempengaruhi perbaikan dan efektifitas program pemerintah.  Yang terjadi justru menghambat dan kemudian menggerus kepercayaan rakyat kepada pemerintah dalam menjawab masalah bangsa yang kian pelik. Pak SBY tidak sadar bahwa ancaman nyata yang sebenarnya datang dari luar negara kita. Maraknya revolusi di Timur Tengah dan Afrika Utara telah mengerek harga minyak dunia menembus harga 100 USD. Untuk pengiriman bulan Aplil 2011 saja, menurut situs bloomberg, harga minyak dunia sudah sampai pada kisaran 110 USD. Belum lagi ancaman ketahanan pangan domestik kita serta melambungnya harga pangan dunia. Dua hal ini yang akan menjadi tantangan dan masalah yang akan langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Belum lagi ketahanan energi nasional kita yang hanya cukup untuk dua minggu ke depan. Bandingkan dengan Jepang dan Singapura yang notabene tidak memiliki sumber daya energy, tapi ketahanan energi nasionalnya mencapai waktu lebih dari seratus hari. Ironis memang! Dan kenyataannya, para pemimpin kita tidak peduli dengan hal ini. Acara untuk menanam pohon bagi perbaikan lingkungan saja, oleh presiden diindahkan demi mengurusi kongsi koalisi yang sedang diambang kehancuran. Sebuah hal yang sejatinya tidak perlu dibuat menjadi tragedi nasional yang menyita banyak tenaga dan waktu, serta mengorbankan hal-hal yang esensial.

Besar kecilnya sebuah koalisi di negeri ini pada akhirnya akan ditentukan oleh budaya transaksional politik dan kekuasaan. Atas nama kepentingan partai, masalah pecah kongsi koalisi pada hakikatnya hanya akan membuang energi  presiden dan rakyat selama penyatuan kepentingan tidak pernah sepaham (dan tidak akan pernah sepaham selamanya). Pak SBY tidak usah peduli dengan minimnya dukungan di eksekutif dan legislatif jika memang Golkar dan PKS keluar dari koalisi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden akan sangat sulit digulingkan karena tahapannya sangat panjang dan lama. Membangun koalisi yang solit, ramping, dan responsif jauh lebih penting bagi Pak SBY saat ini, daripada membuat koalisi yang gemuk tapi banyak penyakit dan masalah.

Selama ini manuver partai konservatif macam Golkar memang tidak dapat disangkal. Kelihaian dan jam terbang kadernya kadang memecah belah dan merusak stabilitas pemerintahan walau tema yang mereka usung demi rakyat dan demi tanah air tercinta. Tidak hanya kali ini saja Golkar berulah, pada masa kepemimpinan Ibu Megawati dan Pak SBY pada KIB  pertama, sikap Golkar yang keluar dari koalisi ketika masa pemerintahan akan memasuki periode akhir, menjadi pertanyaan mendasar bagi kita semua dalam  memandang perihal kekompakan dan kesolitan dalam membangun komitmen sebuah koalisi yang sehat dari Golkar. Wajar jika kemudian Golkar dicap sebagai partai siluman atau partai gelap. Sikap cuci tangan dan kamuflase Golkar dalam mengungkap masalah mafia pajak juga masih dipertanyakan oleh banyak kalangan. Tersangkutnya nama Pak Ical (Ketua umum Partai Golkar) dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan juga menjadi bola panas dalam menyikapi manuver Golkar di Kabinet dan DPR kali ini. Sebagai partai senior dan memiliki banyak kader jenius nan lihai dalam melobi dan berwacana, keberhasilan Golkar kali ini patut kita tunggu setelah keberhasilan-keberhasilan sebelumnya.

Menanti sikap Pak Beye

Bagaimanapun, bola panas pecahnya kongsi koalisi kali ini berada di tangan PDIP. Jika mereka jadi bergabung dengan pemerintah, maka permasalahan pelik ini akan selesai. Namun, manuver Taufik Keamas dan beberapa kader PDIP yang mendukung untuk bergabung dengan koalisi juga harus berhadapan dengan hasil Kongres PDIP. Penodaan akan hasil kongres yang memutuskan PDIP menjadi oposisi terhadap pemerintah akan dibayar mahal dengan ketidakpercayaan para pendukung PDIP di akar rumput. bukan tidak mungkin PDIP akan ikut terseret dan terpecah belah dari manuver politik rivalnya.

Bagi masa depan PKS sendiri, manuver partai dalam mendukung hak angket mafia pajak untuk menyenangkan pendukungnya (dan menjaga wibawa partai dimata publik) akan dibayar mahal ketika mereka jadi didepak dari koalisi. Namun demikian, keluarnya PKS dari koalisi juga akan menjadi dosa terbesar SBY kepada partai moderat ini karena dari sisi historis, kedekatan PKS dan Pak SBY sangat terlihat dan telah terbina dengan baik dari mulai Pemerintahan KIB pertama dibentuk sampai dengan saat ini. Naiknya SBY sebagai presiden pada periode kedua kali ini juga tidak lepas dari keringat PKS yang ikut mengatur dan mencitrakan SBY untuk mengerek kembali popularitas SBY di mata rakyat dan dimata hasil survei pelbagai lembaga suvei nasional. Ini akan mejadi ujian sikap tegas SBY yang sangat sulit dibaca karena pada umumnya seringkali berakhir tidak tegas ketika diimplementasikan di lapangan.

Secara kasat mata, beraninya manuver-manuver partai pendukung koalisi seperti Golkar dan PKS mencerminkan adanya masalah dalam Setgab Koalisi. Ketiadaan komunikasi politik yang transparan dan intensif berimplikasi kepada karut marutnya pengelolaan kongsi koalisi. Manajemen koalisi yang salah kaprah juga mengakibatkan tidak sepahamnya mitra-mitra koalisi dalam membaca code of conduct yang telah disepakati. Lebih dari itu, ketiadaan komunikasi yang baik juga berakibat kepada sering gagalnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam tataran formulasi dan legislasi di DPR, bahkan ketika kebijakan itu diimplementasikan persoalan koordinasi dan kesepahaman tidak jarang muncul. Ini adalah buah dari sistem presidensial setengah hati yang kita anut, ditambah lagi dengan mekanisme kepartaian yang bercirikan multipartai ikut menggerus stabilitas dan kesolitan eksekutif.

Menurut hemat penulis, Pak SBY kali ini harus membangun komunikasi mitra koalisi yang efektif dan intensif serta tidak menitikberatkan pembuatan dan keputusan kebijakan pada salah satu mitra koalisi saja. Kecemburuan PKS yang tercermin dari manuver-manuver politik partai yang tidak lazim kita temui pada masa lalu adalah bukti kegerahan dan ketidakpuasannya kepada pemimpin oposisi (Demokrat). Leadership Pak SBY dalam menjalankan koalisi juga harus diperbaiki, terutama dari sisi kualitas. Mencla menclenya sikap dan kebijakan Pak SBY dalam menelaah dan memutuskan sebuah persoalan berimplikasi kepada sikap masing-masing mitra koalisi yang tidak dapat dikendalikan. Gertak sambalnya Pak SBY dalam pelbagai issue nasional seperti polemik penetapan Sri Sultan Hamangkubuwono sebagai pemimpin Yogyakarta dan perkembangan hak angket Century, juga menjadi faktor penentu sikap mitra koalisi dan masyarakat kebanyakan dalam memandang apa yang dipikirkan dan lakukan Pak SBY sebagai gertakan sambal. Belum lagi pertempuran Demokrat versus Golkar di ranah olah raga seperti kisruh PSSI yang tidak kunjung usai mencerminkan ketidaksolitannya koalisi yang dibangun. Memang domain perseturuan dua kubu ini tidak secara jelas terlihat. Namun, aroma rivalitas dan penunjukkan eksistensi partai atau golongan tertentu melalui ucapan dan tarik ulur dukungan di DPR maupun di Kabinet menjadi sinyal dalam membaca pertempuran dua kelompok ini untuk agenda 2014.

Kita tunggu saja apakah Pak SBY kali ini benar-benar menjalankan ancamannya, atau akan kembali antiklimaks seperti yang sudah-sudah. Yang pasti, banteng moncong putih kini mulai keluar dari kandangnya untuk mencari suasana baru. Mungkin ia sudah mulai bosan di dalam kandang yang kadung bau dan tidak nyaman pada kenyataannya. Garuda tanpa sayap pun kini telah mulai turun dari peraduan untuk mencari mitra dan eksistensi politik.  Garuda tanpa sayap ini mulai bercengkrama dengan bintang bermata segitiga. Lain halnya dengan bulan sabit dan pohon beringin yang sedang mencari keteduhan karena resah gelisah memikirkan posisinya yang mulai terancam. Apapun itu, cita rasa politik negeri ini masih terasa legit untuk dinikmati. Kita sebagai rakyat tentunya rasannya selain menyejukkan hati, juga menyenangkan jiwa, lagi sehat dan bervitamin. Koalisi tambun atau ramping bagi kita tidak ada masalah. Selama tubuhnya sehat dan bervitamin, kita yakin tubuh yang demikian akan aktif dan bekerja dengan benar dengan pikiran dan raga yang sehat pula tentunya.!

Menyitir dari pendapat dari kader senior partai Demokrat Ahmad Mubarok, Pak SBY dalam bertindak memang sangat hati-hati. Sampai-sampai antara hati-hati dan ketidaktegasan sulit dibedakan, termasuk dari kadernya sendiri. Tapi intuisi Pak SBY oleh mereka yang dekat dengannya tidak meleset dan selalu berakhir baik. Contoh nyata lanjut Mubarok, ketika KIB pertama berlangsung, kader partai Demokrat mendapat jatah kursi menteri lebih sedikit dari pada partai Bulan Bintang. Kader Demokrat marah dengan keputusan Pak SBY. Tapi, SBY menyikapinya dengan ucapan “ Orang sabar akan menang diakhir”. Kenyataannya memang demikian, Pada periode kepemimpinan yang kedua, suara Demokrat melonjak tajam, bahkan menang pemilu. Sedangka Partai Bulan Bintang malah hancur tidak berbekas dan kalah jauh dari segi perolehan suara. Entahlah…berlama-lamanya Pak SBY menikmati kegamangan ini terinspirasi dari cerita Pak Mubarok atau karena memang sikap-hatinya karena tidak adanya nyali untuk menyentil mitra koalisinya, hanya Tuhan dan Pak SBY yang tahu…